Tupoksi SKPD


  • Badan Kesbangpol merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
  • Badan Kesbangpol dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  • Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kesbangpol.
  • Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan dan pelaksanaan Renstra Badan Kesbangpol;
  2. penyusunan RKA Badan Kesbangpol;
  3. pelaksanaan DPA Badan Kesbangpol;
  4. perumusan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
  5. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
  6. penyelenggaraan kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  7. penyelenggaraan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
  8. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
  9. penanganan Konflik Sosial;
  10. penanganan deteksi dini dan kewaspadaan dini;
  11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
  12. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  13. pengelolaan prasarana dan sarana Badan Kesbangpol;
  14. pengelolaan kepegawaian pada Badan Kesbangpol;
  15. pengelolaan keuangan Badan Kesbangpol;
  16. pengelolaan ketatausahaan Badan Kesbangpol;
  17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
  18. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.

Kepala Badan mempunyai tugas :

  1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris dan Kepala Bidang;
  3. menyusun perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  4. merumusknan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
  5. membina, mengendalikan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik;
  6. melaksanakan kebijakan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
  7. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
  8. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  9. melaksanakan kegiatan penanganan konflik sosial dan kewaspadaan dini;
  10. melaksanakan kegiatan penatausahaan Badan Kesbangpol;
  11. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  12. membina dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas :

  • Sekretariat merupakan unit kerja Badan Kesbangpol sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi badan yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
  • Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi¬† Badan Kesbangpol.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  1. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Badan Kesbangpol sesuai lingkup tugasnya;
  2. pelaksanaan DPA Badan Kesbangpol;
  3. pengoordinasian penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Badan Kesbangpol;
  4. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran Badan Kesbangpol;
  5. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Kesbangpol;
  6. pengelolaan kepegawaian Badan Kesbangpol;
  7. pengelolaan keuangan Badan Kesbangpol;
  8. pengelolaan ketatausahaan Badan Kesbangpol;
  9. pengelolaan kerumahtanggaan Badan Kesbangpol;
  10. pengelolaan perlengkapan Badan Kesbangpol;
  11. pengelolaan dokumentasi dan arsip Badan Kesbangpol;
  12. mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan.
  • Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
  • Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian Badan Kesbangpol.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
    1. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Badan Kesbangpol sesuai lingkup tugasnya;
    2. melaksanakan DPA Badan Kesbangpol sesuai lingkup tugasnya;
    3. melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk Badan Kesbangpol;
    4. melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar Badan Kesbangpol;
    5. melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan, keamanan dan kenyamanan kantor Badan Kesbangpol;
    6. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan Badan Kesbangpol;
    7. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Badan Kesbangpol;
    8. memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Badan Kesbangpol;
    9. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Badan Kesbangpol;
    10. memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Badan Kesbangpol;
    11. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Badan Kesbangpol;
    12. melaksanakan pengelolaan dokumen ASN baru Badan Kesbangpol;
    13. melaksanakan orientasi ASN baru Badan Kesbangpol;
    14. memproses pendayagunaan ASN Badan Kesbangpol;
    15. mengurus pengembangan karir ASN Badan Kesbangpol;
    16. mengurus kesejahteraan ASN Badan Kesbangpol;
    17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
    18. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan Badan Kesbangpol.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  1. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Badan Kesbangpol sesuai lingkup tugasnya;
  2. melaksanakan DPA Badan Kesbangpol sesuai lingkup tugasnya;
  3. menghimpun bahan dan menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA Badan Kesbangpol;
  4. mengordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Badan Kesbangpol;
  5. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi Badan Kesbangpol;
  6. menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ Badan Kesbangpol;
  7. menyusun anggaran kas Badan Kesbangpol;
  8. memproses pengajuan SPD dan SPM Badan Kesbangpol;
  9. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Badan Kesbangpol;
  10. mengordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Badan Kesbangpol;
  11. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Badan Kesbangpol;
  12. memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sektor Badan Kesbangpol;
  13. melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Badan Kesbangpol;
  14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya; dan
  15. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Kelompok Jabatan Fungsional

  • Badan Kesbangpol memiliki kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Badan.
  • Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. mempunyai etos kerja yang baik;
  2. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;
  3. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  4. dihormati dikalangan pejabat fungsional Badan Kesbangpol;
  5. memberikan sikap keteladanan; dan
  6. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional Badan Kesbangpol.
  • Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya, dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Badan Kesbangpol diatur dengan Peraturan Bupati.